Kenaikan BBM dan Gerakan Guru

(GAMBAR ILUSTRASI: ISTIMEWA)

(GAMBAR ILUSTRASI: ISTIMEWA)

Oleh Ginanjar Hambali

SUATU ketika, saat begitu banyaknya berita tentang aksi para buruh dan mahasiswa menentang aksi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), saya membaca komentar salah seorang guru, di facebook/Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mempertanyakan bagaimana tanggapan para guru tentang kenaikan BBM?

Sebagian menyarankan agar guru ikut bergabung bersama; mahasiswa, buruh, nelayan dan sopir melakukan aksi demonstrasi, namun ada juga yang menyarankan bahwa penolakan tidak selalu turun ke jalan, penolakan bisa dimulai dari ruang-ruang kelas, namun yang jelas dampak kenaikan BBM juga dirasakan oleh guru, dan juga akan berakibat pada dunia pendidikan.

Sekolah

Dampak pada guru pegawai negeri sipil (PNS), kenaikan penghasilan serasa percuma karena harga-harga dipastikan merangkak naik. Guru honorer akan semakin menjerit, karena penghasilan mereka tetap.

Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) sepertinya harus direvisi, karena harga-harga kebutuhan sekolah melambung, sementara kesanggupan orangtua (terutama di tingkat SMA) untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya semakin berkurang, bila sebelum Ujian Nasional berlangsung banyak siswa yang masih mempunyai tunggakan bayaran, jangan heran.

Selain murid yang tidak mampu membayar biaya pendidikan, akan semakin banyak murid yang tidak bisa membeli buku pelajaran penunjang, akan semakin banyak murid yang tidak bisa membeli buku paket. Sehingga guru harus semakin ekstra dalam menjelaskan materi pelajaran.

Bila kenaikan BBM bersubsidi Rp 1500 perliter, diperkirakan angka kemiskinan akan meningkat 1,5 sampai dua persen alias 3,5 sampai lima juta warga miskin baru. Angka itu, menurut catatan Menko Kesra didapat dari jumlah warga miskin yang sekarang sebanyak 74 juta atau 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).

Sebelum adanya kenaikan BBM, data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah (SM) yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi.  Dalam APBN Tahun 2012 lalu misalnya, subsidi siswa miskin diarahkan untuk 6,14 juta siswa, dengan nilai Rp 3,9 Triliun.

Mestinya, ini juga perlu disesuaikan. Mestinya penyaluran subsidi itu lebih ketat lagi, karena sampai saat ini kita masih mendengar sejumlah penyimpangan, dari mulai masih adanya orang mampu yang mendapatkan, sampai harus setor ke atasan, misalnya ke oknum pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan.

Memang pemerintah sudah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) untuk tingkat SD, namun biaya pendidikan tentu masih banyak yang harus dikeluarkan oleh orangtua, seperti biaya transportasi, buku, seragam, dan lain-lain. Barangkali masyarakat yang sedang ‘kelaparan’ lebih baik meminta anaknya untuk bekerja atau membantu mencari sesuap nasi. Pendidikan memang kadang terkalahkan oleh kelaparan.

Guru harus banyak bicara dengan masyarakat. Guru harus lebih menghayati persoalan-persoalan masyarakat. Guru harus memperjuangkan keadilan sosial, kalau ini sudah menjadi bagian dari perjuangan, bisa jadi sekolah-sekolah yang sudah mengarah pada kapitalisme dan bisnis besar akan terkendali.

Kapitalisme dan bisnis besar? Kita saksikan di mana sekolah-sekolah yang merasa diri sebagai sekolah elit dan favorit memasang tarif mahal. Sekolah menjadi ajang bisnis besar karena segala sesuatu ada harganya, dari mulai buku sampai seragam, dari mulai bimbel sampai istiqosah untuk kelulusan. Termasuk belajar tambahan pun guru memasang tarif.

Kesadaran sosial mesti dimiliki guru, karena banyak guru mempunyai kecenderungan melihat murid sebagai objek yang bisa dimanfaatkan, dalihnya remedial sampai meminta murid untuk membeli sesuatu yang dikaitkan dengan pembelajaran. Terkesan kecil, namun bila banyak guru melakukan itu, yang ditanggung murid menjadi besar, karena biaya itu diluar biaya resmi yang harus dikeluarkan.

Pembelajaran 

Di ruang kelas, setidaknya Dr Muchtar Buchori menulis ada tiga fungsi dasar guru, yaitu membimbing anak agar menguasai pengetahuan (teaching), membimbing anak menguasai keterampilan (training), dan memahami anak agar memahami kehidupan (educating). Dalam membimbing anak-anak memahami kehidupan tentu harus ada nilai-nilai yang diperjuangkan. (Pedagogik kritis;perkembangan, substansi, dan perkembangan di Indonesia;2011).

Kenaikan harga BBM menjadi materi yang menarik untuk disampaikan. Pelajaran Ekonomi bisa menjelaskannya, bagaimana pengaruh BBM terhadap tenaga kerja, daya beli masyarakat, terhadap APBN, terhadap mikro dan makro ekonomi, terhadap perdagangan, banyak lagi. Guru Pkn, dilihat dari masalah kewarnegaraan, kebijakan, dan keadilan sosial. Geografi dengan pemetaan sumber daya alam di Indonesia.

Bagaimana sudut pandang agama dengan semakin banyaknya warga miskin? Guru bahasa Indonesia bisa membawa murid-muridnya untuk membuat cerita tentang dampak kenaikan BBM? Guru sejarah pasti akan menemukan kaitannya, lebih-lebih guru kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), pada intinya semua mata pelajaran ada hubungannya, dan guru bisa menuliskannya, sebagai bahan ajar.

Kenaikan BBM bisa dijadikan contoh bagaimana siswa memahami kehidupan, sebagai tugas utama guru dalam mengajar. Kondisi ini, membayangkan bahwa pelajaran bukan hanya sekedar menghapal kata-kata, namun juga bagaimana bisa mendorong siswa bisa bertindak.

Tindakan apa yang bisa dilakukan siswa terkait dengan kenaikan BBM, tentu saja sesuai dengan kemampuan mereka, mungkin ada yang mengusulkan untuk mengganti energi alternatif, atau bisa pula dengan kegiatan membantu siswa yang kesulitan membayar SPP, karena orangtuanya menjadi miskin gara-gara kenaikan BBM.

Penutup

Guru jangan diam saja, tidak melulu harus turun ke jalan namun mulai dari ruang-ruang kelas, menjadikan kenaikan BBM sebagai bahan, meningkatkan empati siswa pada teman dan masyarakat, bahwa sekolah bukan hanya untuk kelas yang mampu bayar, sama-sama menyelamatkan agar semua terus semangat belajar, gerakan guru penting untuk ditegaskan kembali, karena gerakan guru sering identik dengan kepentingan langsung yang berkaitan dengan mereka, seperti pengangkatan PNS, sertifikasi, di luar itu seperti bukan persoalan guru.

Penulis aktif di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Komentar

komentar