Pengusaha Tekstil Terancam Bangkrut

Karyawan salah satu pabrik tekstil yang tengah bekerja. Kini, banyak industri tekstil kelas menengah yang terancam bangkrut. (ISTIMEWA)

Karyawan salah satu pabrik tekstil yang tengah bekerja. Kini, banyak industri tekstil kelas menengah yang terancam bangkrut. (ISTIMEWA)

PENGUSAHA tekstil muda asal Solokan Jeruk,  Kabupaten Bandung, yang bernama Asep Yadi (35) kini merasa was-was. Betapa tidak, harga kapas tak pernah stabil, selalu berfluktuasi. Kadang naik, kadang turun, tapi seringnya selalu mengalami kenaikan. Kalaupun turun, selisihnya selalu kecil dibandingkan dengan kenaikan harga kapas.

“Jika harga kapas tinggi, para pengusaha tekstil menengah ini akan membeli benang dengan sangat tinggi karena proses pemintalan kapas menjadi benang juga memakan biaya tinggi,” ucap Asep Yadi, kepada warta-24.com, Senin (6/5). Dia merupakan salah satu pengusaha tekstil berskala menengah yang harus menerima imbas dari kenaikan harga kapas, yang kenaikannya mencapai 30%. Masih ada pengusaha tekstil menengah lain yang mengalami hal serupa.

Menteri Perindustrian MS Hidayat juga mengakui kenaikan itu akan membuat para pengusaha tekstil merasa was-was. Padahal, tekstil merupakan salah satu industri yang akan selalu hidup. Trend harga kapas yang terus naik, tapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan kapas yang baik akan menciptakan iklim ekonomi masyarakat yang tidak bagus.

Jika pemerintah tidak segera mengatur regulasi mengenai harga bahan baku kapas, maka akan segera mengancam keberadaan usaha tekstil skala menengah di Kabupaten Bandung seperti di Majalaya dan Solokan Jeruk, yang berujung pada gulung tikar.

Padahal, keberadaan usaha tekstil di daerah tersebut cukup mendukung kesempatan kerja, baik penduduk Kabupaten Bandung sendiri maupun dari luar Kabupaten Bandung. Asep mengungkapkan, usaha tekstil kelas menengah ini menyerap tenaga kerja sangat banyak.

Bayangkan saja, saat ini di Solokan Jeruk saja terdapat 50 usaha tekstil kelas menengah. Masing-masing usaha tekstil menyerap tenaga kerja paling sedikit 50 orang. Jika 50 perusahaan, terserap sebanyak 2.500 tenaga kerja. Itu bukan angka yang kecil untuk ukuran kaum menengah yang membutuhkan pekerjaan. Jika harus tergerus, taruhannya adalah hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk.

Belum lagi dengan seluruh perusahaan tekstil di wilayah lain di Kabupaten Bandung yang telah menyerap jutaan tenaga kerja. Saat ini saja terdapat 339 perusahaan tekstil di Kabupaten Bandung yang terdaftar. Masing-masing perusahaan memiliki tenaga kerja yang tak sedikit.

Dalam industri Tekstil dan Produk Tekstil, menurut data tahun 2010 dari Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Barat, potensi penyerapan tenaga kerjanya mencapai 127.780 tenaga kerja. Jumlah tersebut terdiri dari sektor UKM bordir 28.548 pekerja, UKM batik 3.025 pekerja, dan UKM tenun 386 pekerja. Sebagai catatan utama adalah, industri tekstil merupakan salah satu industri penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia yang mencapai 1,2 juta pekerja.

Itu bisa pudar karena para pengusaha tekstil, terutama skala menengah kini sudah tidak sanggup lagi membeli harga bahan baku kapas. Kapas menjadi salah satu bahan baku paling penting dalam industri tekstil. Dari kapas ini kemudian dipintal menjadi benang. Kemudian, benang dibeli oleh pengusaha tekstil kelas menengah untuk diolah kembali menjadi barang sandang seperti sarung dan kain. Pada proses pembelian benang inilah yang seringkali memberatkan para pengusaha tekstil.

Para pengusaha tekstil kelas menengah membeli benang seharga Rp 3.5 juta – Rp 4 juta per bal. “Dulu sekitar 90-an, kami membeli benang per bal seharga Rp. 600 ribu – Rp. 700 ribu. Nah, sekarang per bal sudah mencapai jutaan rupiah. Itu karena harga kapas dan pemintalan kapas menjadi benang juga berbiaya tinggi. Makanya, selain mensubsidi harga bahan baku, baiknya pemerintah juga membuat pabrik pemintalan sendiri,” tegas Yadi.

Asep Yadi berpandangan, seharusnya pemerintah bisa mengatur bahan baku industri tekstil termasuk memberikan subsidi untuk bahan baku kapas saat terjadi kenaikan harga.

Pemerintah Tak Bisa Berikan Subsidi

Ketua Asosiasi Perusahaan Tekstil Indonesia (Apindo), Ade Sudrajat,  mengatakan, pemberian subsidi tidak bisa dilakukan pemerintah karena akan bertentangan dengan perjanjian Indonesia dengan World Trade Center (WTO). Dia memberikan solusi untuk melindungi pengusaha tekstil kelas menengah ke bawah, salah satunya perlu adanya perusahaan yang berfungsi sebagai buffer stock.

Dengan demikian, nantinya lembaga tersebut dapat menyimpan cadangan bahan baku untuk UKM tekstil. Manfaatnya, jika harga kapas melonjak tinggi, UKM tekstil ini tidak akan begitu terkena dampak kenaikan harga bahan baku yang begitu tinggi seperti yang dirasakan saat ini.

Sebelum terjadi kenaikan pada 2012, Apindo sudah memprediksi kenaikan harga kapas dunia yang sering terjadi tahun 2011. Kenaikan tersebut karena kekurangan pasokan, sementara lahan untuk penanaman kapas mulai tersisihkan oleh tanaman pangan yang mengalami tren peningkatan harga.

Karena Indonesia beriklim tropis, sehingga kurang mendukung untuk bisa ditanami kapas. Indonesia harus mengimpor bahan baku. Harga pun harus bergantung pada kondisi pasar dunia. Terutama saat ini kapas-kapas banyak didatangkan dari negara-negara beriklim sub tropis. “Kebanyakan diimpor dari Amerika, Brazil, dan Australia,” kata Ade. (des)

 

Komentar

komentar